Wajah Rien Simon (81) sumringah seusai Mariana Selan menyuntikkan obat ke dalam infus. Inilah suntikan terakhir sebelum ia diperbolehkan pulang dari Puskesmas Wonreli, tempat ia menjalani rawat inap selama dua hari terakhir. Keluhan sembelit yang ia alami sudah teratasi.
Simon dilarikan ke puskesmas yang berada di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Rabu (19/4/2023) petang lantaran selama lebih dari lima hari ia sulit buang air besar. Setelah diberi obat, kurang dari 30 menit, gangguan pencernaannya teratasi.
Pada Jumat (21/4/2023) petang itu, Mariana, perawat puskemas, memberitahukan bahwa Simon diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. ”Opa makan sayur yang banyak, minum air, terus banyak gerak,” kata Mariana memberi pesan kepada Simon dan beberapa anggota keluarga yang ikut mendampingi.
Simon berjalan keluar, sambil tatapannya tertuju kepada Mariana. Dengan setengah berbisik, ia menanyakan besaran biaya yang harus dibayar selama perawatan.
”Tidak bayar. Bapak peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang iurannya sudah dibayar pemerintah. Bapak langsung pulang,” jawab Mariana.
Di pintu keluar sudah menanti mobil ambulans yang akan membawa Simon pulang ke rumahnya di Desa Romleher Utara, Kecamatan Kisar Utara, sekitar 20 menit perjalanan dari Puskesmas Wonreli. Jasa medis dan obat yang diberikan serta ambulans yang menghantarnya kembali semuanya tanpa dipungut biaya.
Simon dilarikan ke puskesmas yang berada di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Rabu (19/4/2023) petang lantaran selama lebih dari lima hari ia sulit buang air besar. Setelah diberi obat, kurang dari 30 menit, gangguan pencernaannya teratasi.
Pada Jumat (21/4/2023) petang itu, Mariana, perawat puskemas, memberitahukan bahwa Simon diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. ”Opa makan sayur yang banyak, minum air, terus banyak gerak,” kata Mariana memberi pesan kepada Simon dan beberapa anggota keluarga yang ikut mendampingi.
Simon berjalan keluar, sambil tatapannya tertuju kepada Mariana. Dengan setengah berbisik, ia menanyakan besaran biaya yang harus dibayar selama perawatan.
”Tidak bayar. Bapak peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang iurannya sudah dibayar pemerintah. Bapak langsung pulang,” jawab Mariana.
Di pintu keluar sudah menanti mobil ambulans yang akan membawa Simon pulang ke rumahnya di Desa Romleher Utara, Kecamatan Kisar Utara, sekitar 20 menit perjalanan dari Puskesmas Wonreli. Jasa medis dan obat yang diberikan serta ambulans yang menghantarnya kembali semuanya tanpa dipungut biaya.
Rien Simon (81) naik ambulans meninggalkan Puskesmas Wonreli di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, pada Kamis (20/4/2023)
Sebelum pamit, pensiunan guru swasta itu menitikkan air mata. Ia terharu dengan pelayanan yang diterima. Pelayanan yang baru pernah ia alami selama mendiami pulau yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu. Ia lalu membandingkan perjuangan mereka mendapat pelayanan kesehatan di masa lalu.
Dulu, banyak warga Pulau Kisar dan dua Pulau terdekat, yakni Pulau Wetar dan Pulau Lirang, memilih berobat ke negara tetangga, Timor Leste. Itu lantaran belum memadainya pelayanan kesehatan di daerah mereka. Sementara fasilitas kesehatan yang relatif lebih lengkap adanya di Ambon, ibu kota Provinsi Maluku atau Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sayangnya, untuk mencapai Ambon butuh waktu pelayaran paling cepat tiga hari, sedangkan ke Kupang paling cepat dua hari. Mereka juga harus menyiapkan uang dalam jumlah banyak yang tidak semua keluarga pasien dapat menyanggupinya. Akhirnya, pesien gawat darurat, seperti ibu hamil yang memerlukan penanganan khusus, terpaksa dilarikan ke rumah sakit di Timor Leste.
Pulau Lirang menjadi pintu keluar menuju Timor Leste. Di sana mereka mendapat rekomendasi dari kepala desa setempat. Dengan modal surat itu, mereka menyewa perahu motor ke Pulau Atauro, pulau milik Timor Leste. Waktu tempuh sekitar 30 menit. Mereka kemudian dijemput dengan pesawat rumah sakit dari Dili, ibu kota negara Timor Leste.
Biaya pengobatan selama di Timor Leste berikut transportasi dengan pesawat itu tidak dibebankan kepada pasien dari Indonesia. Pasien Indonesia menikmati pelayanan kesehatan gratis dari negara tetangga. Kondisi itu masih terjadi hingga tahun 2019. ”Tapi, sekarang kami tidak berobat lagi ke Timor Leste. Di sini sudah semakin bagus,” ujar Simon.
Dulu, banyak warga Pulau Kisar dan dua Pulau terdekat, yakni Pulau Wetar dan Pulau Lirang, memilih berobat ke negara tetangga, Timor Leste. Itu lantaran belum memadainya pelayanan kesehatan di daerah mereka. Sementara fasilitas kesehatan yang relatif lebih lengkap adanya di Ambon, ibu kota Provinsi Maluku atau Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sayangnya, untuk mencapai Ambon butuh waktu pelayaran paling cepat tiga hari, sedangkan ke Kupang paling cepat dua hari. Mereka juga harus menyiapkan uang dalam jumlah banyak yang tidak semua keluarga pasien dapat menyanggupinya. Akhirnya, pesien gawat darurat, seperti ibu hamil yang memerlukan penanganan khusus, terpaksa dilarikan ke rumah sakit di Timor Leste.
Pulau Lirang menjadi pintu keluar menuju Timor Leste. Di sana mereka mendapat rekomendasi dari kepala desa setempat. Dengan modal surat itu, mereka menyewa perahu motor ke Pulau Atauro, pulau milik Timor Leste. Waktu tempuh sekitar 30 menit. Mereka kemudian dijemput dengan pesawat rumah sakit dari Dili, ibu kota negara Timor Leste.
Biaya pengobatan selama di Timor Leste berikut transportasi dengan pesawat itu tidak dibebankan kepada pasien dari Indonesia. Pasien Indonesia menikmati pelayanan kesehatan gratis dari negara tetangga. Kondisi itu masih terjadi hingga tahun 2019. ”Tapi, sekarang kami tidak berobat lagi ke Timor Leste. Di sini sudah semakin bagus,” ujar Simon.
Sebanyak 100 persen warga Kabupaten Maluku Barat Daya terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Pelayanan kesehatan di daerah terluar itu semakin baik dari waktu ke waktu.
Layanan JKN
Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014 secara perlahan mengubah pelayanan kesehatan di pulau terluar itu. Masyarakat didaftarkan masuk peserta JKN yang hampir sebagian besar iurannya ditanggung oleh pemerintah. Di sisi lain, fasilitas kesehatan mulai dibenahi dan tenaga kesehatan pun ditambah.
Menurut data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon, jumlah masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya yang masuk peserta JKN per Maret 2023 sebanyak 89.172 orang atau 100 persen dari jumlah penduduk. Sementara untuk tingkat Provinsi Maluku, jumlah peserta JKN 1.774.977 atau 94,08 persen dari jumlah penduduk.
Maluku Barat Daya menjadi satu dari empat kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang sudah mencapai cakupan layanan kesehatan semesta (UHC). Pada 14 Maret 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menerima UHC Award 2023 bersama 22 provinsi serta 334 kabupaten/kota lain di Indonesia. Satu daerah dikatakan UHC jika kepesertaan JKN melampaui 95 persen dari jumlah penduduk.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf mengatakan, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya memberi contoh yang baik. Kendati berada di daerah terluar yang masih mininim infrastruktur, pembangunan aspek kesehatan diutamakan.
”Untuk tahun 2023 sudah dialokasikan anggaran Rp 8.164.800.000 untuk tanggungan peserta JKN. Kami terus berkolaborasi ke depannya, termasuk sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Memang wilayah kabupaten itu sulit karena pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut,” ujarnya.
Menurut data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon, jumlah masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya yang masuk peserta JKN per Maret 2023 sebanyak 89.172 orang atau 100 persen dari jumlah penduduk. Sementara untuk tingkat Provinsi Maluku, jumlah peserta JKN 1.774.977 atau 94,08 persen dari jumlah penduduk.
Maluku Barat Daya menjadi satu dari empat kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang sudah mencapai cakupan layanan kesehatan semesta (UHC). Pada 14 Maret 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menerima UHC Award 2023 bersama 22 provinsi serta 334 kabupaten/kota lain di Indonesia. Satu daerah dikatakan UHC jika kepesertaan JKN melampaui 95 persen dari jumlah penduduk.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf mengatakan, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya memberi contoh yang baik. Kendati berada di daerah terluar yang masih mininim infrastruktur, pembangunan aspek kesehatan diutamakan.
”Untuk tahun 2023 sudah dialokasikan anggaran Rp 8.164.800.000 untuk tanggungan peserta JKN. Kami terus berkolaborasi ke depannya, termasuk sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Memang wilayah kabupaten itu sulit karena pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut,” ujarnya.
Rujukan Jadi Pilihan
Kendati kepesertaan sudah mencapai 100 persen, belum semua layanan kesehatan tersedia baik di Pulau Kisar, Pulau Wetar, maupun Pulau Lirang. Mexica Ritonga, perawat di Puskesmas Lirang, menuturkan, banyak penyakit belum bisa diatasi. Alasannya, minim alat dan tak ada dokter spesialis.
Yang paling mereka khawatirkan adalah ibu hamil yang mengalami masalah pada kandungan sehingga berpengaruh pada proses persalinan. Untuk mengantisipasinya, petugas rutin melakukan pemeriksaan dan deteksi dini. Ada speedboat dan mobil ambulans untuk operasional ke kampung-kampung. Jika ada, ibu hamil itu dirujuk sebelum mendekati waktu persalinan. Tujuan rujukan kebanyakan ke Kota Kupang.
Bupati Maluku Barat Daya Benyamin T Noach mengakui, fasilitas dan tenaga medis belum memandai sehingga rujukan menjadi solusi. ”Pemerintah daerah membiayai rujukan itu. Baik tansportasi maupun rumah sakit dibayar dengan uang daerah sehingga pasien tidak terbebani. Selama ini, keluarga pasien menolak rujukan karena mereka tidak punya biaya,” kata Benyamin.
Ia telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah fasilitas bedah di rumah sakit daerah di Moa, ibu kota kabupaten. Selain itu, fakta bahwa tak ada satu pun dokter spesialis yang ditugaskan di sana juga agar diperhatikan sungguh. Ia berharap, pemerintah pusat dapat mengabulkannya.
Perlahan, wajah pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah perbatasan itu semakin baik. Setidaknya mereka tidak lagi mencari pengobatan di negara tetangga seperti yang terjadi beberapa tahun sebelumnya.
Yang paling mereka khawatirkan adalah ibu hamil yang mengalami masalah pada kandungan sehingga berpengaruh pada proses persalinan. Untuk mengantisipasinya, petugas rutin melakukan pemeriksaan dan deteksi dini. Ada speedboat dan mobil ambulans untuk operasional ke kampung-kampung. Jika ada, ibu hamil itu dirujuk sebelum mendekati waktu persalinan. Tujuan rujukan kebanyakan ke Kota Kupang.
Bupati Maluku Barat Daya Benyamin T Noach mengakui, fasilitas dan tenaga medis belum memandai sehingga rujukan menjadi solusi. ”Pemerintah daerah membiayai rujukan itu. Baik tansportasi maupun rumah sakit dibayar dengan uang daerah sehingga pasien tidak terbebani. Selama ini, keluarga pasien menolak rujukan karena mereka tidak punya biaya,” kata Benyamin.
Ia telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah fasilitas bedah di rumah sakit daerah di Moa, ibu kota kabupaten. Selain itu, fakta bahwa tak ada satu pun dokter spesialis yang ditugaskan di sana juga agar diperhatikan sungguh. Ia berharap, pemerintah pusat dapat mengabulkannya.
Perlahan, wajah pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah perbatasan itu semakin baik. Setidaknya mereka tidak lagi mencari pengobatan di negara tetangga seperti yang terjadi beberapa tahun sebelumnya.
Sumber : https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/01/mereka-tak-lagi-berobat-ke-timor-leste
Editor : CHRISTOPERUS WAHYU HARYO PRIYO
Editor : CHRISTOPERUS WAHYU HARYO PRIYO
